Rapat anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Rabu tanggal 6 Juni Ivan Yustiavandana datang dengan membawa segudang data lengkap tentang para penjudi online judi. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak segan-segan ditanyai soal keterlibatan legislator dalam aktivitas ilegal. Berdasarkan temuan penelitian yang menelusuri 63.000 transaksi senilai Rp25 miliar (sekitar US$1,56 juta) dan PPATK menetapkan lebih dari 1.000 anggota DPR merupakan mereka yang berjudi online.
Statistik yang disajikan hanyalah sebagian kecil dari penelitian PPATK. Ivan mengklaim bahwa sebagian besar pemain internet berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp1 juta (US$62,5). Total nilai transaksi mereka adalah Rp650 miliar (US$40,62 juta). “Jumlah total pemainnya lebih dari 100.000,” katanya.
Ivan menyatakan, latar belakang atau profesi penjudi tidak berpengaruh terhadap kebiasaan bertaruh mereka. Para penjudi yang berlatar belakang pegawai negeri tersebut mengatakan bahwa mereka dilaporkan telah menempatkan deposito sebesar Rp250 miliar (US$15,62 juta). Hal serupa juga terjadi pada pegawai perusahaan swasta dan aparatur negara seperti pegawai TNI dan Polri. “Mereka datang dari seluruh lapisan masyarakat”, ujarnya.
Ivan diwawancara wartawan Tempo Sunudyantoro, Linda Trianita, Yosea Arga Pramudita, dan Amelia Rahima Sari, di kantor PPATK Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli. Wawancara berlangsung lebih dari satu jam Ivan didampingi Plt Deputi Bidang Analisis dan Inspeksi, Danang Tri Hartono bersama tiga anggota tim ahli lainnya yang dirancang khusus menangani perjudian online. Kutipan:
Ada ribuan anggota parlemen yang anggota parlemennya berjudi online. Milik siapa mereka? Itu angka seluruh bangsa yang mencakup DPR dan dewan legislatif daerah serta pegawai sekretariat. Lebih dari 1000.
Tindakan apa yang telah dilakukan?
Nama-nama tersebut sudah kami kirimkan ke Dewan Kehormatan DPR. Hadi Tjahjanto yang merupakan Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online mengirimkan atau menyerahkan daftar tersebut.
Apakah Anda mengetahui organisasi lain yang terlibat?
Jumlah simpanan PNS hampir mencapai Rp250 miliar. Perkiraannya adalah sekitar 14.000 orang dengan latar belakang pegawai negeri. Belum jelas apakah ada data pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena tercampur dengan pegawai swasta yang jumlahnya mencapai 1.100 orang.
Apakah salah satu karyawan Anda ketahuan bermain di internet?
Tidak, kami hanya meminta seluruh jajaran PPATK PPATK untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan terlibat dalam game online. Mereka siap menghadapi sanksi jika terbukti bersalah. Seluruh pegawai, mulai dari pimpinan hingga staf kantor wajib mengikrarkan ikrar tersebut.
Bisakah ini efektif?
Hal ini merupakan suatu kewajiban dan tanda integritas yang berlaku bagi setiap pegawai PPATK. Pada awalnya kami mencoba menentukan apa yang menjadi tanggung jawab misi PPATK. Ini adalah pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat.
Perjudian online telah menjadi praktik umum di militer dan polisi. Sejauh mana kasus yang terjadi di lembaga-lembaga tersebut?
Jumlah kasusnya melonjak. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini, termasuk bunuh diri dan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan puncak dari permasalahan yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Mereka tidak lagi berusaha mencari tahu apa yang salah, namun mereka menjadi bergantung pada perjudian dan hutang finansial. Dana mereka telah habis yang menyebabkan kejadian baru-baru ini.