Nasional

Resmi Jadi Undang-Undang, Begini Mekanisme Penyitaan Harta Koruptor di Aturan Baru

Admin ·

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis 19 November 2026. Pengesahan itu mengakhiri proses panjang yang sudah bergulir sejak 2008. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang dihadiri mayoritas anggota dewan. Seluruh fraksi menyatakan setuju tanpa catatan. Aturan baru ini mengubah cara negara mengejar harta hasil kejahatan. Fokusnya tidak lagi semata pada pemidanaan pelaku melainkan pada pemulihan kerugian negara dan korban.

Latar Belakang dan Ruang Lingkup Aturan

Undang-undang ini dirancang untuk menutup celah yang selama ini membuat aset hasil korupsi sulit dirampas ketika pelaku meninggal dunia melarikan diri atau proses pidananya terhenti. Selain korupsi cakupannya diperluas ke tindak pidana narkotika pendanaan terorisme perdagangan orang penyelundupan senjata serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas pada masyarakat. Termasuk di dalamnya investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan bahwa ancaman pidana berat termasuk pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap berlaku. Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana

Salah satu substansi paling penting adalah mekanisme perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Negara dapat mengajukan perampasan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana meski pelaku tidak bisa diadili. Kondisi yang memungkinkan antara lain pelaku meninggal dunia melarikan diri mengalami sakit permanen atau keberadaannya tidak diketahui. Ambang batas nilai aset yang dapat diproses melalui mekanisme ini minimal Rp1 miliar pada saat diperoleh. Prosesnya tetap melalui pengadilan. Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan dan harus membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Bagi pelaku yang melarikan diri permohonan baru bisa diajukan paling cepat 60 hari setelah yang bersangkutan masuk daftar pencarian orang.

Tahapan dari Penelusuran hingga Eksekusi

Mekanisme penyitaan dan perampasan diatur secara berjenjang. Dimulai dari penelusuran aset kemudian penghentian transaksi pemblokiran dan penyitaan. Penghentian transaksi dibatasi maksimal lima hari dan dapat diperpanjang. Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri. Penyitaan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang satu kali. Setelah aset diamankan perkara dibawa ke pengadilan untuk diperiksa. Putusan pengadilan menjadi dasar eksekusi. Jika aset berada di luar negeri negara dapat meminta bantuan pemblokiran atau penyitaan. Apabila permintaan ditolak penyidik dapat mengamankan aset lain di dalam negeri yang nilainya setara. Pengelolaan aset hasil rampasan akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Pengawasan juga dilaksanakan oleh badan independen agar prosesnya transparan dan tidak disalahgunakan.

Perlindungan Pihak Ketiga dan Pengembalian kepada Korban

Undang-undang ini juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Aset yang sudah beralih kepada orang lain yang tidak mengetahui asal-usulnya tidak serta-merta bisa dirampas. Selain itu terdapat mekanisme pengembalian aset kepada korban terutama dalam kasus penipuan investasi dan perdagangan ilegal yang merugikan banyak orang. Habiburokhman menyebut empat pilar utama aturan ini yaitu penghormatan hak asasi manusia dan proporsionalitas prosedur yang jelas dengan pembagian kewenangan tata kelola transparan serta restorasi yang berkeadilan. Aturan ini tidak berlaku surut. Hanya tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang berlaku yang dapat dikenai mekanisme perampasan di dalamnya.

Pengesahan undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya pemulihan kerugian negara yang selama ini sering terhambat ketika pelaku sudah tidak bisa dijerat secara pidana. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tahapan yang sudah diatur dan bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan aset dijalankan secara konsisten.

Berita lainnya