Kursi Wapres Kosong Mau Diganti Dengan Siapa?

Hari ini rasanya agak berbeda di Senayan. Biasanya kompleks parlemen ramai soal rapat dan sidang, tapi siang tadi suasana lebih sunyi dan serius. Gibran datang, menyerahkan surat, lalu jabatan Wakil Presiden resmi kosong.

Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia secara resmi mengalami kekosongan sejak Kamis, 12 November 2026, setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen Senayan. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Dalam surat yang disampaikan, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran jalannya pemerintahan. Ia menegaskan bahwa negara dan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Surat serupa juga telah disampaikan sebelumnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR menegaskan bahwa dengan diterimanya dokumen tersebut, jabatan Wakil Presiden terhitung kosong mulai hari itu.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan. Presiden berkewajiban mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku, pengusulan nama tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah MPR mengeluarkan surat permintaan resmi. Sidang paripurna kemudian akan memilih satu di antara dua calon yang diajukan.

Keputusan Gibran muncul di tengah tekanan politik yang menguat setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan yang digunakannya pada proses pencalonan sebelumnya. Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi juga telah mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah Gibran diambil karena alasan pribadi sekaligus mempertimbangkan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri tersebut dengan berat hati. Ia menilai keputusan Gibran sebagai sikap yang bertanggung jawab dan berjiwa negarawan. Hingga saat ini, belum ada nama calon resmi yang diumumkan. Fokus sementara berada pada kelengkapan proses konstitusional agar kekosongan jabatan dapat segera diisi tanpa mengganggu kelancaran pemerintahan.

Langkah berikutnya bergantung pada kecepatan MPR menindaklanjuti surat pengunduran diri dan kesediaan Presiden mengajukan dua calon. Proses ini menjadi ujian bagi mekanisme ketatanegaraan dalam menangani kekosongan jabatan tertinggi kedua di negara secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

Entah siapa yang nanti menggantikan, yang penting semoga prosesnya berjalan lancar dan tidak menambah keruh suasana. Negara ini butuh ketenangan, bukan drama yang berkepanjangan. Semoga saja.